Untuk melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dibutuhkan adanya daftar pemilih yang mempunyai hak suara untuk menentukan pilihan.Permasalahan mengenai daftar pemilih menjadi hal yang penting untuk dibicarakan menjelang diadakannya Pemilu pada tanggal 17 April 2019 mendatang.Sejumlah permasalahan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih membayangi pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) meskipun pelaksanaan Pemilu hanya tinggal menghitung hari saja. Hal ini membuat KPU akan menggelar Rapat Pleno Terbuka untuk membahas permasalahan tersebut pada Senin (8/4) pukul 13.00 WIB.

Dihadiri Oleh Stakeholder Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum akan mengadakan Rapat Pleno Terbuka untuk membahas mengenai Rekapitulasi Daftar Pemilih Paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Rapat tersebut akan diadakan pada tanggal 08 April 2019 pada pukul 13.00 WIB. Dalam rapat tersebut, akan dibahas mengenai permasalahan yang terkait dengan DPT yang masih membayangi Pemilu tahun 2019 yang akan digelar pada tanggal 17 April 2019.

Untuk membahas permasalahan ini, KPU juga mengundang berbagai kalangan pemerintahan untuk dapat memberikan pertimbangan terkait dengan putusan yang akan dihasilkan. Kalangan pemerintahan yang diundang meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPU).

Selain itu, KPU juga turut mengundang aparat keamanan yang akan bertugas sebagai pengawal keamanan dalam Pemilu, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republilk Indonesia (Polri) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). KPU juga mengundang Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Tim Kemenangan (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional.

Kemudian untuk mempertimbangkan hal yang akan diputuskan secara lebih lanjut, KPU juga mengundang seluruh partai politik peserta Pemilu 2019. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya KPU untuk mendapatkan putusan yang terbaik dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 ini.Selain itu, pengundangan seluruh partai politik peserta Pemilu juga dilakukan agar para peserta tersebut mengetahui hasil putusan dengan pertimbangannya secara lebih jelas.

Diperkirakan Akan Membahas Verifikasi Daftar Pemilih Tetap

Pembahasan yang akan dilakukan yaitu mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan menggunakan hak suaranya. Salah satu permasalahan yang terdapat yaitu mengenai adanya klaim dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga terkait dengan DPT. Menurut BPN tersebut terdapat 17,5 juta DPT yang bermasalah. Klaim dari pihak Prabowo-Sandiaga mempunyai kemungkinan akan turut dibahas dalam Rapat Pleno Terbuka kali ini.

Selain itu, dari pihak KPU sendiri pada bulan November 2018 telah menetapkan jumlah DPT yaitu 192,83 juta jiwa. Jumlah DPT tersebut terdiri dari pemilih yang berada di kawasan Indonesia dan pemilih yang berada di luar negeri. Dari yang diungkapkan oleh KPU, terdapat 190,7 juta jiwa pemilih yang berada di Indonesia dan 2,05 juta jiwa yang berada di luar negeri.

Hal lain yang menjadi kemungkinan bahasan dalam rapat ini yaitu mengenai pernyataan KPU bahwa terdapat 6,2 juta dari 31 juta data pemilik e-KTP yang belum terdaftar sebagai DPT Pemilu 2019. Pemilik e-KTP yang belum terdaftar sebagai DPT tersebut diungkapkan oleh KPU pada bulan Desember 2018 dengan menyatakan bahwa jumlah tersebut belum terdapat dalam DPT yang telah terverifikasi KPU.

Adanya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Permasalahan lain yang menjadi perhatian dalam rapat pleno ini yaitu mengenai persoalan pemilih bandar togel terbaik yang pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan masih adanya calon pemilih yang belum mempunyai e-KTP. Sebab permasalahan tersebut merupakan hal yang terkait dengan data daftar pemilih tambahan (DPTb).Sementara itu, hingga bulan Maret 2019 KPU telah mencatat sebanyak 796.401 DPTb jiwa yang telah terdaftar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *